Melangkah maju Bersama Gerakan Bogor Bangkit (GERBBANG)

Pergolakan Horizontal yang mewarnai masyarakat bangsa Indonesia terus berlanjut sampai kepada konflik  SARA. Beberapa masalah yang dihadapi Bangsa ini adalah adanya kesenjangan Sosial dan ketidak adilan serta perlakuan yang selalu tidak seimbang.

Sebagai Putra  Bangsa yang Mandiri dan Bermartabat ingin ambil bagian dan turut berperan Aktif dalam memajukan Bangsa ini. Sekelompok anak Bangsa yang terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS), Paguyuban, Media Masa dan Komunitas lain-lain kini Menyatukan Visi dan dan Misi dalam satu Aliansi yang di beri Nama Bogor Bangkit dengan nama lain “GERBBANG”

“GERBBANG” yang di Deklarasikan pada Pada Tanggal 16 April 2014. Di Desa BarenGkok, Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor. Para Deklarator Husin (LSM MPI), Sumarna (Paguyuban Seni Sunda), Agus Maulana (Forum PKP), Rahmat Mulyana (Pasundan), Nafis (Pajajaran Post), A. Tawakal (majlis Penasehat), A. Sunarya (LSM Garda P3MB) Imron Rossy (LSM KP HAM), Oman (PASSI). Irwan (Lugas News), Jaenudin (Lugas News), Rizal (HIPSI), Ade Candra (Lugas News)

GERBBANG adalah Lembaga Independen terbuka bagi semua golongan Etnis Bangsa, tanpa membedakan agama, Suku dan RAS.

GERBBANG adalah Lembaga yang berfungsi sebagai wahana kebersamaan anak Bangsa yang Merdeka, bersatu, berdaulat. Adil dan Makmur, membina dan menumbuh kembangkan persatuan dan kesatuan Bangsa, saling berbagi rasa serta melaksanakan aspirasi secara bersama-sama.

GERBBANG  pada tujuannya adalah bagaimana bisa merajut kembali serta memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan putra Bangsa dan memberikan peran Utama kepada masyarakat, Suku RAS dan Etnis Bangsa agar memiliki rasa juang dan semangat kebersamaan dalam menemukan akar permasalahan yang berada disetiap wilayah terutama Kabupaten Bogor dengan pemecahan dan jalan keluarnya.

Dari beberapa tokoh, yang hadir pada Deklarasi saat itu menyambut baik, karena kalau tidak dibangun sejak dini  rasa kebersamaan ini, maka akan sulit  di dalam perjuangannya, apalagi bangsa kini semakin terkoyak terutama permasalahan Hukum.

GERBBANG untuk selanjutnya akan membentuk tim Perumus untuk membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga pada dan akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. (Red)

dari kanan Husin , Rahmat Mulyana, A.Sunarya, Sumarna, Tawakal, Ustad Irwan, Agus Maulana, 

Jaenudin, Imron Rosi, Rizal, kameramen Ade Candra

Read More

Pemda wajib laporkan Dana Tunjangan Profesi Guru

JAKARTA - April lalu, pemerintah baru saja mengguyurkan dana triliunan rupiah untuk tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah (PNSD). Kini, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan sudah mewanti-wanti pemerintah daerah (pemda) untuk segera melaporkan realisasi pembayaran tunjangan profesi guru.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Yudi Pramadi mengatakan, pemda wajib melaporkan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai bagian dari proses evaluasi. “Jika pemda tidak melaporkan, maka akan dikenai sanksi penundaan penyaluran tunjangan profesi guru Triwulan II tahun anggaran 2015,” ujarnya Rabu (30/4).

Menurut Yudi, laporan realisasi pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, serta Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal, lalu kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kemendikbud. “Laporan harus disampaikan secara semesteran,” katanya.

Yudi menambahkan, tunjangan profesi guru tersebut dibayarkan kepada guru PNSD yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan. Total alokasi anggaran tahun ini mencapai Rp 56,13 triliun. “Angka itu termasuk kurang bayar tunjangan profesi guru tahun 2010 - 2013 serta sisa dana yang masih terdapat di rekening kas umum daerah,” ucapnya.

Yudi menyebut pembayaran dilakukan dalam empat tahap. Untuk tunjangan triwulan I yang dicairkan pada April 2014, nilainya mencapai Rp 12,75 triliun. Lalu, tunjangan triwulan II yang dicairkan pada Juli 2014 sebesar Rp 14,44 triliun. Kemudian, tunjangan triwulan III yang dicairkan Oktober 2014 senilai Rp 14,46 triliun, dan tunjangan triwulan IV yang dicairkan Desember 2014 senilai Rp 14,47 triliun.

Sebelumnya, Mendikbud M. Nuh mengatakan, pemerintah pusat melalui Kemendikbud, Kemendagri, dan Kemenkeu akan mengawal penyaluran tunjangan profesi guru di daerah. “Kami akan memastikan agar penyalurannya berjalan baik dan lancar,” ujarnya.

Menurut Nuh, jika ada pemda yang tidak mencairkan tunjangan guru, sementara semua elemen pencairan tunjangan telah terpenuhi, maka Kemendikbud akan melaporkannya ke aparat penegak hukum. “Ini penting agar para guru bisa mendapatkan haknya tepat waktu,” katanya. (owi)

Read More

TPG tak juga cair, PGRI lapor Ombusman

JAKARTA - Hingga kemarin, tunjangan profesi guru (TPG) PNS daerah triwulan I 2014 belum juga dicairkan oleh Pemerintah Daerah. Padahal, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M. Nuh sudah memberikan tenggat waktu paling lambat 30 April.

Nuh bahkan mengancam akan melaporkan kepala pemda yang tak cairkan dana TPG hingga akhir bulan April ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sayangnya, ancaman Nuh tidak membuat gentar para pemimpin daerah.

Pasalnya, menurut Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia Sulistyo, hingga kemarin, masih banyak pemda yang belum memberikan TPG pada guru-guru di daerah. laporan tersebut ia terima dari perwakilan PGRI di beberapa kota.

"Semarang misalnya, katanya SKPT (surat keputusan tunjangan profesi) sudah diterbitkan. Nyatanya daerah bilang belum terbit. Ya akhirnya, daerah tidak mau membayar dan guru tidak menerima TPG mereka," ujar Sulistyo di Jakarta, kemarin.

Tak hanya Semarang, laporan serupa juga ia terima dari perwakilan PGRI di Bengkulu. Dari 1500 guru yang seharusnya menerima TPG, baru 600 guru yang telah dikeluarkan SKPTnya.

"Padahal dana udah ada di daerah sejak 8 April lalu. Gak usah jauh-jauhlah, di Jakarta pun demikian. Alasannya sama," jelasnya.

Saling lempar tanggung jawab ini dinilai Sulistyo sebagai contoh bobroknya koordinasi internal antar Kemendikbud dan direktoratnya. Kemendikbud juga dirasa tidak bisa memberikan arahan yang tegas pada bawahannya.

"Mungkin pak manteri tidak bermaksud bohong. Tapi ini sudah tanggal 30 April (kemarin), buktikan katanya mau menuntut secara hukum. Buktikan!" tandasnya.

Tak sabar menunggu lamanya kejelasan dari Kemendikbud, pihaknya berencana melaporkan lamanya pencairan dana TPG ini ke pihak ombudsman. Surat pengaduan tersebut telah dikirim oleh PGRI kemarin siang.

Sulistyo berharap, dengan adanya laporan tersebut, ombudsman bisa membantu kebuntuan para guru dalam mendapatkan hak mereka. (mia)

Read More

PGRI Pesimis Pencairan TPG tepat Waktu

JAKARTA - Mendikbud Mohammad Nuh telah mengeluarkan surat edaran kepada bupati dan walikota. Isinya meminta pencairan tunjangan profesi guru (TPG) PNS daerah triwulan I 2014 dicairkan paling lambat 30 April. Kalangan guru pesimis permintaan Mendikbud itu akan diamini kepala daerah.
Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistyo mengatakan, sudah mendapat informasi bahwa saat ini uang TPG PNs daerah yang masih ngendon sekitar Rp 2,3 triliun. "Menurut saya, bisa jadi aslinya yang masih ngendon lebih dari itu. Hanya ada upaya menutupinya," ujar Sulistyo kemarin.
Dia mencontohkan hampir di seluruh Jawa Tengah, guru PNS daerah belum menerima TPG. Baik itu untuk pembayaran TPG triwulan I 2014 atau TPG yang terhutang periode 2010-2013 lalu.
Ia menuturkan ancaman Mendikbud yang akan menbawa kasus tunggakan TPB itu ke KPK belum tentu efektif. Pasalnya alasan bupati atau walikot belum mencairkan TapG itu banyak sekali. Justru bupati dan walikota menahan pencairan TPG itu karena takut disidik KPK karena dianggap memperkaya orang lain.
Sulistyo mengatakan salah satu alasan pemda belum mencairkqn TPG karena Kemendikbud belum menuntaskan surat keputusan (SK) pencairan TPG bagi masing-masing guru. "Sebenarnya akar masalahnya ada di Kemendikbud. Maka jangan melulu menyalahkan bupati atau walikota," kata dia.
Menurut Sulityo, bupati atau walikota umumnya baru mencairkan TPG jika seluruh SK sudah terbit. Sebab jika dicairkan tidak menyeluruh, khawatir timbul gejolak pada guru yang belum mengantingi SK pencairan TPG. Setiap kepala daerah tentu berusaha menghindari protes dari para guru yang jumlahnya mencapai satu juta lebih.
Untuk itu Sulistyo berharap Kemendikbud fokus menuntaskan penerbitan SK pencairan TPG tadi. Jika seluruh SK itu sudah terbit, kemudian ada derah yang masih bandel, Kemendikbud wajar marah. Meskipun agak ragu, Sulistyo berharap TPG PNS daerah bisa cair sesuai edaran menteri yakni paling lama 30 April nanti.
Sebelumnya Kemendikbud enggan dikambinghitamkan akibat masih tersendatnya pencairan TPG. Mereka lantas menyebutkan bahwa saat ini ada uang TPB sebesar Rp 2,6 triliun yang masih ditahan di pemkab atau pemkot. Kemendikbud menyebut penahanan pencairan itu karena SK pencairan belum terbit.
Sejatinya pemda tidak bisa mendapat keuntungan dari penahanan anggaran TPG itu. Sebab beberapa waktu lalu, Kemendikbud menyatakan bahwa uang untuk TPG itu sudah di-lock sehingga tida bisa dipakai untuk kegiatan apapun. Sedangkan terkait tudingan ada bunga simpanan atas dana TPG tadi, Kemndikbud juga sempat mengatakan semua bunga ditarik ke kas negara.(wan)

Read More

Hingga 30 April TPG PNS tak dibayar, Pemda bakal hadapi proses Hukum

JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh, mengancam mempidanakan pejabat di pemko/pemkab  yang lamban membayarkan tunjangan profesi guru (TPG) PNS.

Hal ini ditegaskan Nuh dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (25/4). Menurutnya, pemerintah sudah memberi tenggat waktu dan kelonggaran pembayaran paling lambat 30 April 2014 nanti.

"Kalau tidak dibayarkan sampai batas waktunya, kami tidak segan-segan malaporkan ke penegak hukum," kata Nuh.

Menteri asal Jawa Timur itu juga heran dengan terlambatnya pembayaran TPG. Sebab, dari hasil investigasi Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) diketahui dananya memang ngendon di daerah.

Dipaparkan, dari 474 kabupaten/kota yang sudah diaudit BPKP dan inspektorat jenderal kemendikbud, diketahui sebagian besar daerah memiliki dana TPG yang berlebih.

Dari data yang dipaparkan, posisi Silpa TPG di daerah hasil audit BPKP yang dirampungkan Maret 2014, diketahui 355 daerah kelebihan dana TPG total hingga Rp 2,356 triliun. Sementara 112 daerah kekurangan dana total Rp 598 milyar.

Menurutnya, tunggakan TPG yang harus dibayarkan kepada guru-guru PNS periode 2010-2013, di 34 provinsi hasil audit BPKP totalnya mencapai Rp 4,310 triliun. Sementara sisa dana yang ada di kas daerah lebih besar, yaitu Rp 6,068 triliun.

Dari angka ini bisa dilihat, kalaupun semua tunggakan itu dilunasi masih ada selisih siswa Rp 1,757 triliun di kas daerah. "Kalaupun harus dilunasi semua, masih ada sisa Rp 1,7 triliun lebih. Artinya uang ini ada, adanya di kabupaten/kota," kata Nuh.

Karena itu lah, Kemendikbud menekankan kepada pemda se-Indonesia segera membayarkan TPG sebagaimana hasil audit BPKP. Sebab, pihaknya tidak ingin guru-guru PNS terus-terusan dipingpong dengan mengatakan uang ada di pusat.

"Jadi uangnya ada, payung hukumnya ada, yang menerima juga ada. Kok ndak disalurkan, ini gimana ceritanya? Apa sanksinya? Ndak ada lagi, kecuali kita laporkan ke penagak hukum. Jadi kita harus bermain pada wilayah hukum kalau seandainya tidak ada niatan baik," ancamnya.(fat/jpnn)

Read More

SDS Islam An-Nur. Ciomas. Kab Bogor, Belajar sambil bermain, bermain sambil belajar

Read More

'Kurikulum 2013 Menekankan Praktik, Bukan Hafalan'

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Musliar Kasim mengatakan, Kurikulum 2013 lebih menekankan praktik daripada hafalan. Sebab selama ini, anak-anak banyak terbebani hafalan, yang malah kurang meningkatkan kreativitas.

Dengan Kurikulum 2013, ujar Musliar, pemerintah ingin menghasilkan bangsa Indonesia yang  produktif, kreatif, dan afektif. Dalam kurikulum tersebut anak dibentuk agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

Pembuatan Kurikulum 2013, terang Musliar, berawal dari banyaknya orang yang mengeluh kalau anak-anak saat ini tidak memiliki keterampilan. Pendidikan di Indonesia baru mengantarkan mereka pada pencapaian tahap pengetahuan.

"Maka ini yang harus diubah melalui Kurikulum 2013 yang tidak hanya mengantarkan anak memiliki pengetahuan saja. Namun anak juga dibekali dengan ketrampilan dan sikap yang baik," ujar Musliar di dalam acara Dialog Nasional ICMI di Jakarta,
Sebagai contoh akibat kurikulum sebelumnya yang banyak hafalan, kata Musliar, di antaranya anak-anak mungkin banyak yang nilai ujiannya sembilan untuk bahasa Inggris. Namun saat mereka disuruh bicara dengan bahasa Inggris mereka tidak bisa.

Makanya, terang Musliar, dalam Kurikulum 2013 ini, anak-anak akan lebih banyak diminta menjalankan aktivitas dari pada hanya menghafal. Sehingga mereka bisa memiliki ketrampilan yang sesungguhnya seperti bisa berbicara bahasa Inggris maupun membuat kue sungguhan.

Dalam pelajaran PPKN di SD, terang Musliar, pada Kurikulum 2013, anak-anak lebih banyak diajak untuk berinteraksi dan berdialog. Misalnya anak-anak disuruh maju di kelas, lalu memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan sukunya dan banyak wahana wisata Edukasi  yg berkenaan dengan materi ini sehingga dapat membuka Wawasan  para siswa serta mengembangan karakternya.


"Ini untuk mengajarkan kepada anak-anak supaya mereka mengerti bahwa bangsa Indonesia itu terdiri dari berbagai suku dan agama. Sehingga sejak kecil mereka sudah mempraktekkan menghormati keanekaragaman suku dan budaya untuk menjaga persatuan bangsa," kata Musliar.

Pelajaran PPKN, ujar Musliar, menekankan keterampilan berbicara di depan umum. Selain itu juga mengajak anak bersikap baik, yakni menghormati perbedaan.

Memang, terang Musliar, untuk menyiapkan kurikulum ini masih terseok-seok. Bahkan saat kurikulum ini disusun banyak serangan dari  media cetak maupun televisi.

Namun, ujar Musliar, saat kurikum ini mulai dijalankan sudah banyak guru yang memberikan testimoni. Anak-anak banyak yang belajar dengan gembira melalui Kurikulum 2013.

"Mereka datang lebih awal ke sekolah karena suka. Pendidikan jadi hal yang menyenangkan karena banyak aktivitas dari pada hanya hafalan," kata Musliar.

Bahkan, ujar Musliar, saat ia berkunjung ke sekolah di Sentani, Papua sudah terjadi perubahan besar sejak diterapkannya Kurikulum 2013. Anak-anak banyak yang berani maju ke depan kelas untuk memperkenalkan diri padahal dulu mereka tidak berani.

Dalam kurikulum ini, lanjut Musliar, siswa yang menjadi aktor bukan hanya pendengar saja. Sehingga keingintahuan mereka bisa terbangun.

Pada 2014 mendatang, terang Musliar, akan dilatih 1,3 juta guru untuk menerapkan Kurikulum 2013. Jika lembaga pengetahuan seperti ICMI tertarik, maka ICMI bisa mengirimkan guru-gurunya untuk ikut pelatihan Kurikulum 2013.

"Nanti guru-guru yang lolos dalam pelatihan bisa menjadi pelatih bagi guru lainnya. Diharapkan dengan pelatihan ini guru semakin mampu menerapkan kurikulum ini," kata Musliar.

Read More