Guru Honorer K2 di gaji hasil Panen, bagaimana membuktikan?

JAKARTA - Selain masalah absensi, syarat pemberkasan honorer kategori dua (K2) berupa daftar gaji selama menjadi honorer, juga sangat rumit.

Sekretaris Jenderal Forum Honorer Indonesia (Sekjen FHI) Eko Imam Suryanto memberi contoh honorer K2 khususnya guru yang sumber penggajian dari Dana BOS.

Dana BOS berjalan sejak Juni 2005. "Dan tidak ada item khusus dalam mata anggaran terkait gaji honorer K2 yang tentunya berdampak pada proses pencatatan administrasi," ujar Eko kepada JPNN, Selasa (25/3).

Terlebih lagi, lanjutnya, sebelum adanya dana BOS, guru honorer K2 digaji oleh Komite Sekolah yang bukan lembaga resmi pemerintah. Di daerah daerah terpencil, lanjutnya bahkan guru honorer K2 tidak dibayar dengan uang, tapi dengan hasil panen para orang tua siswa. Karenanya, FHI minta ada ketentuan lain yang bisa mengganti item di atas jika tidak bisa dipenuhi.

"Jangan sampai ketentuan pemberkasan yang dibuat pemerintah ini jadi menyulitkan kawan-kawan yang lulus.  Ini bisa bikin frustasi. Terkesan pemerintah setengah hati untuk mengeluarkan NIP untuk kawan-kawan yang lulus," kata Eko.

Read More

Jelang UN, Try Out Hingga Tiga kali

BOGOR - Sekitar 18.340 siswa di Kota Bogor telah mengikuti rentetan persiapan ujian nasional (UN), sejak beberapa bulan terakhir. Hasilnya masih belum maksimal.

Grafik laporan masing-masing sekolah menyebutkan, dari try out pertama, kedua, dan ketiga, terpantau siswa masih dalam tahap hampir siap menghadapi UN.
  
Kasi Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Bogor Jajang Koswara menjelaskan, persiapan itu sengaja dilakukan pihaknya untuk kesiapan siswa menghadapi ujian. Sebelum try out, para siswa juga mendapat penambahan jam belajar, pemantapan dan pengkajian Standar Kompetensi Kelulusan (SKL) oleh sekolah, dan MGMP per bidang studi.
  
Sedangkan untuk kesiapan panitia, Jajang memastikan tak akan ada kendala berarti seperti keterlambatan distribusi soal yang terjadi tahun lalu. Kayakinan itu lantaran soal ujian akan disalurkan oleh masing-masing pemerintah provinsi dan tidak menunggu dari pusat.

“Tahun lalu biasanya soal didrop dari pusat. Kalau sekarang, provinsi yang akan menggandakan dan juga akan mendistribusikan soal ke daerah masing-masing di Jawa Barat,” beber Jajang Koswara, kemarin.
  
Jajang juga meyakini tak akan ada lagi soal yang tertukar, karena pemerintah pusat sudah mengantisipasi jauh-jauh hari melalui evaluasi dari UN tahun kemarin.

"Kami juga sudah siap melakukan distribusi ke berbagai daerah. Tinggal menunggu juknis (petunjuk teknis), begitu tiba langsung bisa segera didistribusikan," kata Jajang.
  
Sementara untuk persiapan UN, Jajang mengaku saat ini pihaknya sudah menjalankan beberapa tahap. Di antaranya pendataan peserta dan pembuatan Daftar Nominatif Tetap (DNT), serta pembuatan kartu peserta dari pemerintah provinsi.
  
“Untuk kepanitiaan, rayon berada di dinas pendidikan, dan sub rayon di sekolah-sekolah. Ketua sub rayon SMA di SMAN 1 Bogor, Ketua sub rayon SMK di SMK YKTB 1, dan sub rayon MA di MAN 2 Bogor. Sedangkan untuk pendistribusian soal dilakukan di SMAN 1 Bogor, SMKN 1 Bogor dan MAN 2 Bogor,” paparnya.
  
Jajang juga menjelaskan, pengawas ujian yang akan menggunakan sistem silang juga sudah didata. Dari total 18.340 siswa peserta UN di Kota Bogor, masing-masing kelas terdiri dari 20 siswa dan dua orang pengawas

Read More

Masa Kerja putus, banyak Honorer K2 batal Jadi CPNS

JAKARTA--Honorer kategori dua (K2) yang sebagian besar sudah diumumkan kelulusannya oleh Panselnas, mulai banyak yang gagal di tahap pemberkasan.

Ini terlihat dari hasil verifikasi data honorer K2 di sejumlah daerah, dimana kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)-nya enggan membubuhkan tanda tangan di surat pernyataan bahwa honorer tersebut merupakan honorer asli, bukan bodong.

"Bisa dimaklumi kenapa banyak kepala SKPD menolak menandatangani surat keterangan bekerja honorer K2-nya. Karena yang bersangkutan pasti mengetahui keberadaan honorernya itu," kata Diah Faraz, Kabid Evaluasi Kebijakan Pengadaan SDM Aparatur KemenPAN-RB saat audience dengan DPRD Muna di Media Center, Selasa (25/3).

Hal lain yang membuat para pejabat daerah takut adalah keluarnya surat edaran kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) soal pemberian sanksi administrasi dan pidana bagi pemalsu data honorer K2.

"Banyak loh honorer K2 yang rontok karena bekerjanya terputus-putus," ucapnya.

Untuk masa kerja honorer ini, lanjut Diah, sudah diamanatkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No 5 Tahun 2010 tentang pendataan honorer yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah. Kemudian diperkuat lagi dengan SE No 3 Tahun 2012 tentang data tenaga honorer K1 dan daftar nama honorer K2.

"Dalam dua SE tersebut disebutkan, kalau syarat honorer K2 itu dibiayai dari non APBN/APBD dan diangkat pejabat berwenang. Selain itu dia bekerja minimal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih terus bekerja," bebernya.

Bagi honorer yang bekerja jauh di bawah tahun 2005, namun kemudian berhenti misalnya di 2010, tidak akan diangkat CPNS. Sebab, masa masa kerjanya terputus.

"Yang dimaksud terus menerus bekerja itu misalnya dia bekerja tahun 2000, masa kerjanya itu berlanjut hingga saat ini. Jadi tidak boleh putus kerja selama tahun 2000 hingga 2014. Kalau dia berhenti satu tahun dan kemudian lanjut lagi, tetap juga tidak akan kita angkat," ulasnya.

Read More

Wamendikbud: Tak Ada Pungutan Buku, Semua Gratis

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menganggarkan pencetakan buku kurikulum 2013 sebesar Rp 11 triliun. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) daerah nantinya yang akan melakukan pengadaan pencetakan buku tersebut menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Aliran Khusus (DAK).

"Jadi, pengadaan buku tidak ada di Kemdikbud," kata Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) bidang Pendidikan, Musliar Kasim di Universitas Terbuka, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Rabu (15/1/2014).

Bahkan kata Musliar, buku-buku itu nantinya akan diberikan secara gratis kepada seluruh murid sekolah baik SD, SMP, dan SMA. "Tidak ada pungutan untuk buku, karena semuanya diberikan gratis," ungkapnya.

Kurikulum 2013 akan diterapkan secara keseluruhan mulai SD, SMP, dan SMA pada tahun ajaran 2014/2015. Para guru juga akan mendapat pelatihan mengenai kurikulum itu mulai Februari 2014 nanti.

Musliar memperkirakan buku pelajaran untuk kurikulum 2013 akan selesai pada bulan Februari 2014. Saat ini buku itu tengah disiapkan dalam bentuk digital atau e-book. "Bulan Februari diperkirakan sudah selesai," ujar Musliar. (Ant/Adm/Ism)

Read More

Garut Tak Sekadar Air Panas

Siapa bilang berlibur ke kota Garut harus melulu berendam air panas? Sekali waktu, cobalah mampir keujung selatan kabupaten Garut. Kita akan terpesona dengan keindahan pantainya yang sayang jika tidak disinggahi. Dari beberapa pantai di pesisir Garut, ada dua pantai yang terkenal dengan keunikkannya, yakni Pantai Sayang Heulang dan Pantai Santolo.
Akses menuju lokasi pantai cukup mudah, bisa dijangkau dengan rute Bandung-Garut-Cikajang-Pameungpeuk-Cikelet. Bila tidak memiliki kendaran pribadi, tersedia angkutan umum yang menuju tempat ini. Meski harus menempuh waktu selama empat jam dari kota Garut, kita tidak akan bosan karena sepanjang perjalanan mata akan dimanjakan dengan hamparan hijau perkebunan teh. Kita juga akan menempuh jalan yang sempit, berliku dan tebing curam namun masih temasuk kategori baik dan nyaman.

Pantai Sayang Heulang
Pantai Sayang Heulang berada di desa Mancagahar,kecamatan Pameungpeuk. Pantai ini menawarkan keunikkan karena kontur pantainya yang landai dengan kombinasi pasir putih dan air laut yang biru. Bahkan karena jernihnya air, dengan mudah kita dapat melihat beragam hayati laut terjebak diceruk-ceruk gugusan karang yang memenuhi bibir pantai. Seperti pandan laut yang berayun gontai dan ikan-ikan kecil yang berenang lincah. Tapi kita harus waspada, banyak ular laut bergerak gesit bersembunyi disela-sela karang. Soal kuliner, jangan lupa untuk mencicipi mata lembu yang menggoda, yaitu sejenis olahan dari keong laut. Untuk pengginapan, tersedia rumah-rumah penduduk dengan biaya tidak memberatkan kantong kisaran harga Rp. 50.000 – Rp.300.000 per malam, tergantung dari fasilitas.


Pantai Santolo
Tidak jauh dari Pantai Sayang Heulang, kita akan menemukan pantai yang tak kalah indah yakni Pantai Santolo. Dengan menggunakan perahu kayu nelayan, kita sudah dapat menjejakkan kaki di Pantai Santolo. Hanya membayar tarif sebesar Rp. 2.000 saja. Pantai Santolo sendiri berarus tenang, tidak ada ombak yang sampai ke tepi pantai karena di tengah pantai berderet karang besar setinggi tiga meter menghentikan ombak. Sisa bangunan tua berupa bendungan peninggalan Belanda semakin menambah keunikkan pulau ini. Dan yang paling eksotis dari pantai ini adalah hitamnya hamparan batu karang yang berbentuk seperti mangkok. Pantai Santolo memang cocok bagi pengemar fotografi. Banyak sudut menarik yang dapat dijadikan objek foto.
Berkunjung ke Pantai Santolo, semakin lengkap bila menyantap gurihnya ikan bakar yang dihidangkan bersama nasi panas, tumis kangkung dan sambal jahe. Harga pengginapan di pantai ini tidak jauh berbeda dengan yang ada di Pantai Sayang Heulang, namun kondisinya lebih ramai dan sudah dipenuhi warung-warung kecil.
Laut biru yang tampak tenang memang selalu mendamaikan hati yang memandang. Berjalan disisi pantai dengan pasir yang halus ditemani riak ombak yang tenang sungguh menyejukkan jiwa. Sayangnya, pemerintah daerah kurang peka akan prospek wisata menjanjikan ini. Ditambah ketidaksadaran warga sekitar dan pengunjung yang mengotorinya dengan sampah. Padahal kalau digarap secara maksimal, pantai di Garut Selatan ini memiliki potensi yang besar untuk menyerap wisatawan.
Namun, sebaiknya kita tak perlu takut mengunjungi pantai-pantai ini. Segera jadwalkan Garut dalam agenda perjalanan Bapak dan Ibu pada liburan berikutnya.

Read More

Panselnas umumkan kelulusan CPNS K2 di 83 kabupaten

Panitia seleksi nasional (Panselnas) CPNS 2013 hari ini mengumumkan kelulusan tenaga honorer kategori dua dari yang mengikuti seleksi di 83 pemerintah daerah yang tersebar di lima provinsi, dan dua kabupaten di NTB dan tiga kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Kelima provinsi dimaksud adalah Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, dan Sulawesi Utara.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman mengungkapkan, untuk Sumatera Barat terdiri dari 20 pemda, meliputi satu Pemprov Sumbar, tujuh pemkot, dan 12 kabupaten. Sedangkan Jambi, terdiri dari 12 pemda, meliputi Pemprov Jambi, sembilan kabupaten, dan dua pemerintah kota.

Adapun Sumatera Selatan, meliputi 16 pemda, terdiri dari Pemprov Sumsel, empat pemkot, dan 11 kabupaten. Sementara honorer K2 yang diumumkan dari Lampung, meliputi 15 pemda, yakni pemprov Lampung, dua kota dan 12 kabupaten. Pengumuman juga dilakukan untuk K2 Sulawesi Utara, yang meliputi 15  pemda, yakni Pemprov Sulut, empat pemkot, dan 10 kabupaten.

Selain kelima provinsi tersebut, ada dua pemda di NTB, yakni kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Bima, serta tiga dari Sumatera Utara, yakni Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kota Merdan, dan Kota Siantar.

Daftar pemda yang diumumkan untuk Pemprov Sumatera Barat adalah Pemkab Agam, Pemkab Pasaman, Pemkab Limapuluh Kota, Pemkab Solok, Pemkab Padang Pariaman, Pemkab Pesisir Selatan, Pemkab Tanah Datar, Pemkab Sijunjung, Pemkab Kepulauan Mentawai, Pemkab Solok Selatan, Pemkab Dharmasraya, Pemkab Pasaman Barat, Pemkot Bukittinggi, Pemkot Padang Panjang, Pemkot Sawahlunto, Pemkot Solok, Pemkot Padang, Pemkot Payakumbuah, Pemkot  Pariaman.

Untuk Pemprov Jambi terdiri dari Pemkab Batang Hari, Pemkab Tanjung Jabung Barat, Pemkab Bungo, Pemkab Merangin, Pemkab Kerinci, Pemkab Sarolangan, Pemkab Tebo, Pemkab Muaro Jambi, Pemkab Tanjung Jabung Timur, Pemkot Jambi, Pemkot Sungai Penuh.

Untuk Pemprov Sumatera Selatan yakni, Pemkab Musi Banyuasin, Pemkab Ogan Komering Ilir, Pemkab Banyuasin, Pemkab Ogan Komering Ulu Timur, Pemkab Ogan Komering Ulu Selatan, Pemkab Ogan Ilir, Pemkab Empat Lawang, Pemkot Bandung Palembang, Pemkot Pagar Alam, Pemkot Lubuk Linggau, Pemkot Prabumulih.

Untuk Pemprov Lampung, Pemkab Lampung Selatan, Pemkab Lampung Tengah, Pemkab Lampung Utara, Pemkab Lampung Barat, Pemkab Tulang Bawang, Pemkab Tanggamus, Pemkab Way Kanan, Lampung Timur, Pemkab Pesawaran, Pemkab Tulang Bawang Barat, Pemkab Pringsewu, PemkabMesuji, Pemkot Metro, Pemkot Bandar Lampung.

Sementara Pemprov Sulawesi Utara terdiri dari Pemkab Minahasa, Pemkab Bolaang Mongondow, Pemkab Kepulauan Sangihe, Pemkab Minahasa Selatan, Pemkab Minahasa Utara, Pemkab Bolaang Mongondow Utara, Pemkab Siau Tagulandang Biaro, Pemkab Minahasa Tenggara, Pemkab Bolaang Mongondow Selatan, Pemkab Bolaang Mongondow Timur, Pemkot Manado, Pemkot Bitung, Pemkot Tomohon, Pemkot Kotamobagu.

Lalu diikuti, Pemkab Lombok Tengah (NTB), Pemkab Bima (NTB), Pemkab Labuhanbatu Utara (Sumut), Pemkot Medan (Sumut), dan Pemkot Pematang Siantar (Sumut).

Read More

Lewat Upacara Seren Taun Sambut Awal Tahun

Ada yang berbeda pada awal tahun pada masyarakat Kampung Budaya Sindang Barang, Bogor Jawa Barat.  Tidak seperti masyarakat biasanya yang menyambut awal tahun dengan kemeriahan kembang api ataupun terompet. Masyarakat Sindang Barang menyambut awal tahun dengan acara Seren Taun.
Seren Taun merupakan acara yang telah dilaksanakan turun temurun sebagai ucapan rasa syukur kepada Sang Pencipta atas pemberian hasil panen yang melimpah. Upacara yang berlangsung selama satu minggu ini menjadi tradisi turun temurun yang dilakukan masyarakat yang tinggal di kaki Gunung Salak ini.

Read More

SDN Tanah Sareal 1 Bogor; kegiatan WPI berjalan Sesuai Harapan

SDN Tanah Sareal 1. Bogor, kegiatan Wisata Pendidikan Indonesia (WPI) Berjalan sesuai Harapan. mulai dari Materi Kegiatan sampai dengan Durasi Waktu serta para Pemandu yang membimbing dan mendampingi para siswa. ini kali pertama SDN Tanah Sareal. bekerja sama dengan Bogor Edutainment.
tempat dan durasi kegiatan . Planetarium dan Observatorium, Museum Nasional (museum Gajah) dan  Monumen Nasional (Monas) Jakarta pada tanggal, 20 Februari 2014
dalam kegiatan ini turut mendampingi oleh Kepala Sekolah Ibu Hj Iyom Yomiarsih, S.Pd.dan para Guru serta pembimbing

Read More

SDN Dewi Sartika 3. Bogor Bekerja sama Dengan Bogor Edutainment dalam Kegiatan WPI

 SDN Dewi Sartika 3. Bogor bekerja sama dengan Bogor Edutainment dalam Kegiatan  Wisata Pendidikan Indonesia (WPI) di Museum Nasional (museum Gajah) Planetarium dan Observatorium serta Renang di Taman Impian Jaya Ancol Jakarta.  Pada tanggal 16 Januari 2014
saat kegiatan didampingi oleh Kepala Sekolah Ibu Juariah serta guru Pembimbing Ibu Yanti Mulianti, S.Pd. dan Ibu Meita Dinawati,S.Si

Read More

Hampir Separuh Honorer K2 yang lulus Palsukan data

 JAKARTA - Aksi manipulasi data tenaga honorer kategori dua (K2) secara membabi-buta diduga terjadi di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), NTB.

Sekretaris Jenderal Forum Honorer Indonesia (Sekjen FHI) Eko Imam Suryanto, mengatakan, berdasar data yang diterimanya dari anggota FHI di Loteng, manipulasi data sudah terjadi sejak proses penetapan nama-nama yang masuk kategori dua yang berhak ikut tes CPNS.

"Laporan yang sama terima, berdasarkan database semula yang berhak ikut tes dan sudah uji publik 1.600 tenaga honorer namun membengkak menjadi 2.828 orang.  Nama-nama penambahan ini lah yang banyak lulus dan didominasi keluarga pejabat," ujar Eko kepada JPNN, Jumat (7/3).

Disebutkan, dari 2.828 honorer K2 yang ikut tes CPNS, akhirnya yang lulus 763 orang. Dari jumlah yang lulus itu, sebanyak 300 honorer K2 diduga kuat menggunakan data palsu.

"Menurut anggota FHI yang melaporkan ke saya, angka 300 itu berdasar temuan inspektorat setempat," kata Eko.

Lebih lanjut dikatakan, para anggota FHI di Loteng juga sudah sering menggelar aksi demo untuk memrotes hal ini. Namun, kata Eko masih berdasar laporan dari anak buahnya di sana, BKD setempat tidak tegas.

Temuan itu juga sudah disampaikan ke tim verifikasi data honorer K2 yang dibentuk pemda setempat. "Namun kawan-kawan di sana pesimis tim verifikasi bisa bersikap obyektif. Kawan-kawan di sana curiga ada kongkalikong," pungkas Eko

Read More

dengan alasan masih lama Kemendikbud belum cairkan Anggaran UNAS

 JAKARTA - Pelaksanaan ujian nasional (unas) tinggal sebulan lagi. Tetapi sampai kemarin, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) belum mengeluarkan sama sekali anggaran untuk pegawasan. Mereka beralasan, saat ini fungsi pegawasan unas belum berjalan.
 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengakui sendiri bahwa anggaran untuk pegawasan itu belum dikeluarkan. "Sekarang coba, kapan pelaksanaan unasnya. Masih April nanti," katanya usai pembukaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2014 di Jakarta kemarin.

Meskipun anggarannya belum cair, Nuh meminta pengawas unas tidak perlu khawatir. Sebab dari total anggaran unas sebanyak Rp 580 miliar, sudah dialokasikan untuk urusan pegawasan. Namun mantan rektor ITS Surabaya itu tidak merinci detail anggaran pegawasan unas itu.

Saat ini pelaksanaan pegawasan unas masih  belum berjalan, khususnya pelaksanaan di tingkat sekolah. Tetapi Nuh menuturkan, pegawasan di tingkat percetakan sudah berjalan. Bahkan dia mengatakan pengawasan percetakan unas dilakukan selama 24 jam.

Pengawas percetakaan ini terdiri dari beberapa unsur. Yaitu dari panitia tingkat provinsi, kepolisian, dan delegasi perguruan tinggi. "Pengawas ini sekaligus melaporkan perkembangan percetakaan naskah ujian secara berkala ke panitia pusat," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Nuh juga memaparkan perkembangan konflik internal di kampus Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Manado, Sulawesi Utara. Konflik di Unsrat memanas Rabu lalu (5/3). Nuh mengatakan dia sudah mencabut surat perpanjangan masa bakti Rektor Unsrat Prof Donald Rumokoy. Posisinya diganti oleh Wamendikbud Bidang Pendidikan Musliar Kasim sebagai pejabat rektor.

"Kita tidak ingin membiarkan institusi Unsrat hancur. Karena harganya lebih mahal ketimbang (kepentingan, red) pribadi-pribadi di dalamnya," paparnya. Dia menuturkan posisi rektor saat ini bakal berlaku sampai terpilih rektor baru nanti. Sedangkan untuk pengusutan kasus anarkis, Nuh meminta jajaran kepolisian untuk mengusut sampai tuntas. Termasuk pihak-pihak yang berada di belakangnya.

Nuh mengatakan kisruh di Unsrat dimulai dari persoalan hukum. Untuk itu Kemendikbud tidak bisa menyelesaikannya, sebelum proses hukum itu tuntas. Sampai akhirnya Mendikbud mengeluarkan surat perpanjangan masa bakti Rektor Donald. Namun ketika di tangani oleh Rektor Donald, kondisi tidak semakin membaik

Read More

Kemendikbud Target Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) Cair Akhir Maret

JAKARTA - Kabar baik berhembus dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Terkait dengan mengendapnya uang tunjangan profesi pendidik (TPP) sebesar Rp 8 triliun lebih, diperkirakan cair Maret depan. Guru-guru yang selama ini tertunda pembayaran TPP-nya, akan dibayar rapel.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbud Haryono Umar menuturkan, kabar pencairan TPP pada Maret depan ini merupakan perkembangan dari kerjasama mereka dengan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan). "BPKP sudah menyelesaikan audit tentang guru-guru yang berhak menerima TPP," tandasnya.

Dengan tuntasnya audit dari BPKP itu, Haryono mengatakan pemda sudah bisa mencairkan uang TPP yang mengendap dalam kurun waktu 2010 hingga 2013 itu. Sebelumnya pemda belum berani mengeluarkan uang tersebut, karena takut disalurkan kepada guru yang tidak berhak menerima TPP.

Nah dengan adanya hasil audit dari BPKP itu, bisa dijadikan landasan untuk pencairan TPP tadi. Tetapi hingga saat ini, Kemendikbud belum mendapatkan laporan dari BPKP jumlah guru yang berhak atau layak mendapatkan TPP tadi.

Belum bisa dipastikan apakah seluruh guru yang selama ini tertunda pembayaran TPP-nya, bakal menerima tunjangan rapelan.

Sebab kriteria guru yang berhak mendapatkan tunjangan profesi itu banyak sekali. Di antaranya yang paling penting adalah, beban mengajar selama 24 jam tatap muka dalam sepekan. Banyak guru yang meskipun sudah bersertifikat, terancam tidak mendapatkan tunjangan profesi guru. Alasannya adalah, guru-guru itu tidak memenuhi kriteria mengajar minimal 24 jam tatap muka per pekan.

Haryono mengatakan bahwa uang untuk membayar tunjangan profesi guru merupakan dana transfer daerah. Sehingga uangnya tidak ada di rekening Kemendikbud. Tetapi uang itu ada di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) lantas dicairkan ke pemerintah kabupaten atau kota.

"Selama ini banyak yang mengendap atau tidak tersalurkan. Padahal uangnya sudah ada di pemkab atau pemkot," papar Haryono. Alasannya adalah, jajaran pemkab atau pemkot harus melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh guru yang berhak menerima TPP tadi. Sehingga tidak ada penyimpangan dalam pencuruan uang TPP itu.

Haryono mendukung bahwa pencairan TPP tadi harus dibayarkan kepada guru-guru yang berhak secara kriteria administrasinya. Sebaliknya dia meminta supaya uang TPP ini tidak lama-lama tertimbun di rekning pemkab atau pemkot. "Sebab nama-nama penerimanya sudah ada. Tidak bisa dikembalikan lagi ke pusat," paparnya.

Jika ada guru yang belum bisa mengejar beban mengajar minimal, diminta untuk berkoodinasi dengan jajaran dinas pendidikan kabupaten atau kota setempat. Sehingga bisa segera dicarikan solusinya, seperti ditempatkan ke sekolah lain yang kekurangan guru.

Read More

DPRD Kab Bogor Tetapkan Tiga Raperda Menjadi Perda

 Bupati Bogor H. Rachmat Yasin bersama Pimpinan DPRD Kabupaten Bogor M. Hanafi menandatangani berita acara persetujuan atas Tiga Raperda untuk ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Bogor. Yaitu perda pengelolaan sampah, pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang Pariwisata serta Perda perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 tahun 2011 tentang pendirian Badan Usaha milik Daerah (BUMD) di bidang pertambangan dan energi, yang bertempat di Gedung DPRD Kab. Bogor pada (27/2).

Menurut Bupati Bogor, H. Rachmat Yasin sejalan dengan dinamika pertumbuhan penduduk yang sangat semakin pesat dan menyebabkan pertambahan volume samapah yang sudah tidak terkendali maka pengelolaan sampah harus mengunakan teknologi tidak bisa mengunakan sanitariensi tetapi harus ada teknologi yang bisa mendaur ulang sampah. “ kedepan pengelolaan sampah harus mengunakan teknologi yang bisa mendaur ulang sampah seperti menjadi pupuk organik dan sumber daya listrik dan tidak mungkin berharap banyak pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan tentang Perda ini karena kita juga mengakomodir DKI Jakarta dan Kota Bogor terkait masalah pembuangan sampah oleh karena itu harus ada Peraturan Daerah yang menyangkut tentang pengendalian dan penanganan sampah,”Jelasnya.

Sementara itu, pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Bidang Pariwisata harus mampu Memajukan dan meningkatkan daya saing daerah di bidang pariwisata serta menjadi motor penggerak yang efisien dalam meningkatkan peluang Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten termaju di Indonesia. “ terkait Perda Penanganan Pariwisata harus kita Optimalisasi karena wisata di Kab. Bogor begitu besar dan Potensi kepariwisataan harus berjalan secara efektif tidak hanya explore saja tapi kita juga harus mengesampingkan fungsi konservasi, fungsi reklamasi, fungsi keindahan alam, fungsi keseimbangan ekologi dan fungsi lingkungan hidup semoga dalam bentuk perusahaan di Bidang Pariwisata Kab. Bogor lebih bisa mengoptimalkan Pariwisata,” Ujarnya.

Terkait perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011 tentang pendirian  BUMD  di bidang pertambangan dan energi diharapkan menjadi kekuatan yuridis bagi Pemkab Bogor untuk mengakomodasi perubahan mekanisme pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris serta modal dasar dan beberapa ketentuan yang di ubah dalam perda tersebut antara lain peluang pendirian cabang, perwakilan dan anak perusahaan di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia serta kewenangan RUPS untuk mengangkat Direksi masa jabatan berikutnya. (And/Diskominfo Kabupaten Bogor/ Ramdan/PKL Universitas Padjadjaran)

Read More

Sekolah diminta segera mengisi data SNM PTM

JAKARTA - Panitia Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNM PTN) 2014 meminta sekolah segera mendaftar di Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Sebab jika mendaftar PDSS di akhir masa pendafaran SNM PTN 2014, beresiko menghadapi kendala server yang kacau.

Sekretaris Kelompok Kerja Nasional SNM PTN 2014 Bambang Hermanto menuturkan, hingga kemarin baru ada 15.104 unit sekolah yang sudah mendaftar di PDSS. Dalam pendaftaran itu, sekolah wajib menginput data nomor pokok sekolah nasional (NPSN) dan nomor induk sekolah nasional (NISN).

Bambang menuturkan kecenderungannya yang sudah mengentri atau mendafar di PDSS itu adalah sekolah-sekolah yang baru.

"Sedangkan sekolah-sekolah yang lama (sudah mengikuti SNM PTN tahun sebelumnya, red) mendaftar PDSS-nya belakangan," jelasnya kemarin.

Dia berharap baik sekolah baru atau sekolah yang sudah pernah mengikuti SNM PTN, segera mendaftar PDSS.

Dia menjelaskan siswa yang boleh mendaftar SNM PTN 2014 adalah siswa yang sekolahnya sudah mendaftar di PDSS SNM PTN 2014. Bambang menuturkan hingga kemarin, jumlah siswa yang melamar SNM PTN 2014 mencapai 81.568 orang.

Beberapa hari terakhir, Bambang mengevaluasi bahwa jumlah siswa yang mendaftar SNM PTN 2014 terus mengalami kenaikan.

Bambang juga mengingatkan ketika mendaftar online, siswa diminta untuk mengecek ulang data nilai rapor yang sudah dientri pihak sekolah sebelumnya. Untuk mempermudah pengecekan ulang ini, siswa dianjurkan untuk meminta salinan rapor ke sekolah masing-masing.

Pengecekan nilai rapor ini sangat penting bagi siswa sendiri. Sebab jika terjadi perbedaan antara nilai rapor yang diinput ke panitia SNM PTN 2014 dengan nilai di buku rapor, akan diduga melakukan manipulasi data.

Hukuman terberatnya adalah, siswa bersangkutan dilarang mengikuti SNM PTN 2014. Sedangkan sekolahnya dilarang untuk mengikuti SNM PTN tahun berikutnya.

Dalam pelaksanaan SNM PTN 2013, setidaknya ada 40 unit sekolah yang ditengarai melakukan manipulasi data rapor siswa. Tujuan pengatrolan nilai itu, supaya siswanya bisa diterima di PTN yang diinginkan. Tetapi saat pendaftaran ulang, panitia menemukan perbedaan nilai rapor di database SNM PTN dengan di buku rapor (fisik).

Sejumlah sekolah akhirnya diampuni setelah melakukan tahap klarifikasi ke PTN yang menjatuhkan rekomendasi blacklist. Jika ternyata benar ada manipulasi nilai rapor, PTN baru mencabut blacklist setelah ada tindakan tegas kepada pimpinan sekolah. Seperti teguran keras dari dinas pendidikan setempat, bahkan sampai mutasi kepala sekolah.

Bambang mengatakan dengan fase klarifikasi itu, bukan berarti panitia SNM PTN semakin kendur dalam menegakkan aturan. Dia mengatakan bahwa fase klarifikasi itu merupakan protap yang sudah disepakati jajaran PTN. Intinya dengan adanya masa klarifikasi itu, siswa tidak dirugikan akibat kesalahan pemipinan sekolah

Read More

Keris sebagai Kearifan Lokal Indonesia

Keris pertama kali dikenal dalam bahasa Sansekerta dengan kata kres, yang kemudian dalam bahasa Jawa kuno menjadi kata kris yang kemudian lebih dikenal dengan istilah keris (Arifin, 2006). Keris merupakan salah satu hasil budaya bangsa. Keris telah terdaftar di UNESCO sebagai warisan budaya dunia non-bendawi manusia. Fenomena keris sebagai artefak dan ekspresi budaya tidak akan terlepaskan dengan sistem budaya masyarakatnya.
Keris merupakan karya seni hasil dari sebuah peradaban masyarakat pada masa lalu yang sampai sekarang masih tetap dilestarikan serta ditumbuh-kembangkan. Sejarah dan cerita tentang keris untuk suatu daerah di Indonesia akan berbeda dengan daerah lainnya. Hal ini karena membicarakan keris tidak akan bisa lepas dari budaya masyarakat dimana keris tersebut dibuat serta sejarah masa lalu yang melingkupinya.
Keris adalah senjata tajam yang mempunyai bentuk khas. Sebagai salah satu karya leluhur bangsa Indonesia maka diperlukan perawatan terhadap keris supaya tetap terjaga keberadaannya. Selain sebagai senjata tajam, bagi segolongan orang yang mempercayainya keris memliki “kekuatan” dan “tindakan” yang tidak dapat diketahui langsung melalui tindakan fisik, namun sering dapat ditangkap oleh indera (Arifin, 2006). Dari segi penampilannya, keris memiliki nilai seni yang tinggi. Pembuatan karya seni ini menggunakan teknik tempa yang cukup rumit. Kerumitannya terletak pada seni tempa pamor yang indah. Karena nilai estetisnya, dewasa ini sudah banyak dibuat keris hiasan.
a. Pembuatan Keris
Keris yang saat ini kita kenal adalah hasil proses evolusi yang panjang. Keris memperoleh bentuknya pada masa Majapahit (abad ke-14) dan Kerajaan Mataram baru (abad ke-17 dan 18). Pemerhati dan kolektor keris, lebih senang menggolongkan keris sebagai keris kuno dan keris baru. Prinsip pengamatannya adalah keris kuno yang dibuat sebelum abad ke -19, masih menggunakan bahan bijih logam mentah yang diambil dari sumber alam-tambang-meteor (karena belum ada pabrik peleburan bijih besi, perak dan nikel), sehingga logam yang dipakai masih mengandung banyak jenis logam campuran lainnya, seperti bijih besinya mengandung titanium, kobal, perak, timah putih, nikel ataupun tembaga. Sedangkan keris baru (setelah abad ke -19) biasanya hanya menggunakan bahan besi, baja, dan nikel dari hasil peleburan bijih besi atau besi bekas yang rata-rata olahan pabrik, sehingga kemurniannya terjamin atau sedikit sekali kemungkinannya mengandung logam jenis lainnya (Ningsih, 2008).
Untuk pembuatan keris ini, setidaknya ada tiga bahan yang sering digunakan yaitu:
1) Besi, logam ini sebagai bahan utama bilah keris. Besi yang digunakan adalah jenis besi putih, kandungan atau kadar karbonnya rendah, ini pun harus dibersihkan dari bahan-bahan yang lain. Cara membersihkan besi ini disebut membesut. Sebilah keris memerlukan besi seberat 15 kg setelah dibesut tinggal 8 kg.
2) Nikel, logam ini untuk bahan pamor. Pamor merupakan suatu bentuk dari gambar hiasan yang tertera di atas permukaan bilah keris. Logam nikel mempunyai warna putih kebiru-biruan. Sifatnya keras dan mudah kusam. Untuk sebilah keris memerlukan nikel kurang lebih 1 ons.
3) Baja diperlukan sebagai penguat bilah keris. Selain itu juga untuk membuat bagian bilah yang tajam. Baja yang baik untuk keris adalah baja yang bersifat ulet. Sebuah keris memerlukan baja 1 kg.
Proses pembuatan keris diawali dengan membesut, caranya membakar besi sampai membara. Penempaan dilakukan pada waktu masih membara. Pembakaran dan penempaan berulang ulang sehingga besi menjadi bersih dari bahan lainnya. Setelah selesai dibesut, dipotong menjadi dua bagian sama panjang. Nikel ditempa tipis kira-kira setebal satu mm, selanjutnya nikel diletakkan di tengah potongan besi besutan, kemudian diikat dengan kawat. Bendelan bahan ini dibakar lagi dan ditempa hingga lengket menjadi satu. Hasilnya berupa lapisan pamor yang pertama, kemudian diulang hingga 32 lapisan pamor, selanjutnya lapisan pamor dipotong menjadi dua bagian.
Tahap berikutnya menempa baja seberat 1 kg sehingga menjadi pipih setebal 5 mm ditaruh di tengah antara dua potongan pamor dibuat kedokan. Tahap berikutnya menghaluskan keris dari bekas tempa dan kikiran. Selanjutnya pekerjaan terakhir adalah membakar besi sampai membara, lalu dimasukkan ke dalam bak air dingin, perendaman kira-kira 24 jam.
b. Jamasan Keris
Pada bulan-bulan tertentu tergantung dari kepercayaan masing-masing daerah, sering diadakan siraman pusaka yaitu suatu perawatan dalam bentuk membersihkan pusaka keris yang dimiliki. Selain berhubungan dengan adat istiadat, siraman pusaka ini sangat penting untuk dilakukan mengingat keris terbuat dari logam yang mudah berkarat. Oleh karena itu keris harus dibersihkan dan dirawat supaya tidak mudah rusak. Keris dibersihkan setahun sekali dalam prosesi jamasan keris ataupun siraman pusaka.
Siraman pusaka, prosesnya mencakup tahap mutihi, maranggi, dan anjamasi. Pertama : Mutihi adalah tahap membersihkan keris dari kotoran dan lapisan minyak yang masih menempel pada bilah keris. Dilakukan dengan cara merendam bilah keris ke dalam air kelapa yang telah basi atau buah mengkudu masak (pace) dan atau buah klerak dalam waktu beberapa jam sehingga minyak-minyak yang masih menempel pada bilah keris dapat hilang. Hal ini penting karena selama masih ada minyak menempel, maka bilah keris sulit untuk dibersihkan. Kemudian bilah dikeluarkan dan disikat dengan larutan jeruk nipis atau jeruk pecel berulang-ulang, untuk menghilangkan karat besi dan kotoran lainnya seperti sisa warangan lama, kemudian dibilas (disiram dengan air) sehingga bersih dan warnanya keputih-putihan seperti barang logam lainnya.
Kedua: marangi adalah tahapan merawat keris dengan memberikan warangan kepada bilah keris yang sudah bersih (hasil dari tahap mutihi). Sementara proses ini sangat terbantu oleh penggunaan air jeruk nipis, yang juga berfungsi untuk lebih mudah melarutkan warangan baru dalam bersenyawa dan lebih mudah menempel pada bilah keris yang telah bersih itu. Warangan yang baik untuk merawat keris adalah yang berbentuk kristal warangan alam, yang dihancurkan kembali menjadi bubuk dan kemudian dilarutkan ke dalam air jeruk nipis. Proses ini bertujuan untuk menampilkan ataupun memunculkan motif pamor pada permukaan bilah keris. Warangan merupakan suatu bahan mineral yang di dalamnya mengandung unsur arsenikum.
Ketiga: anjamasi, adalah tahap merawat keris dengan memberikan minyak sebagai pewangi dan pengawet dari bilah keris. Minyak yang digunakan biasanya menggunakan campuran dari beberapa minyak dengan komposisi tertentu. Minyak yang biasa digunakan antara lain minyak cendana, melati, kenanga, javaron atau misik, gandapura dan lain-lain. Sebagai pengencernya ditambah campuran minyak keletik atau minyak kelapa sawit. Meminyaki keris biasanya dilakukan dengan cara mengolesi, dan kemudian menggunakan kuas yang halus untuk meratakan ke seluruh permukaan bilah keris (Arifin, 2006).
c. Kerajinan Keris Hiasan
Selain sebagai senjata tajam yang merupakan benda sejarah, karena nilai estetisnya yang tinggi, ada juga keris sebagai hiasan. Dalam pembuatannya yang diperhatikan dalam keris hiasan ini adalah bagaimana keris ini bisa dibuat seindah dan semenarik mungkin baik dari bentuk atau sisi pamornya. Dalam merawat keris hiasan, tidak dilakukan jamasan seperti pada keris pusaka. Perawatan keris hiasan biasa seperti perawatan logam-logam lainnya yang mudah berkarat.
Seperti halnya pada logam-logam hiasan lainnya, biasanya dilakukan pelapisan logam atau yang dikenal dengan elektroplating pada keris hiasan supaya lebih tahan karat. Pelapisan dapat dilakukan dengan menggunakan perak ataupun nikel yang lebih tahan korosi. Selain itu, dengan pelapisan logam ini, keris hiasan akan lebih tampak menarik.
 

Read More